CARA MENGURUS MUTASI/BALIK NAMA DAN PEMECAHAN SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu kewajiban warga negara yang harus dibayarkan kepada pemerintah setiap tahun terkait kepemilikan tanah dan bangunan. Adapun besaran pajak setiap wajib pajak sudah tertera  serta dapat diketahui dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang biasanya dibagikan petugas pajak atau Ketua RT setempat. 

Namun demikian adakalanya dalam proses pembayarannya menghadapi beberapa kendala seperti masih tercatat atas nama pemilik terdahulu, atau belum dipisahkan dari SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Induk setelah transaksi pelepasan sebagian hak milik.
Adapun dalam artikel ini disajikan beberapa hal yang harus dilengkapi oleh pemohon yang hendak mengurus administrasi hal tersebut:

I.   Surat Permohonan Mutasi/Balik Nama SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
     Persyaratan :

1. Pengantar RT dan RW
2. Bukti Kepemilikan Tanah
3. SPPT PBB Lama
4. Kartu Keluarga
5. KTP

     Waktu Penyelesaian  :  maksimal 30 menit  sejak berkas diterima dan  dinyatakan

     lengkap oleh petugas loket.

II.  Surat Permohonan Pemecahan SPPT  Pajak Bumi dan Bangunan
      Persyaratan :

1. Pengantar RT dan RW
2. Bukti Kepemilikan Tanah
3. SPPT PBB Lama
4. Kartu Keluarga
5. KTP

   Waktu Penyelesaian  :  maksimal 30 menit  sejak berkas diterima dan  dinyatakan

   lengkap oleh petugas loket.

     Kantor Kelurahan atau Desa setempat akan memberikan surat keterangan yang menerangkan tentang hal ihwal terjadinya permohonan Mutasi/Balik Nama serta Pemecahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan bukti dan kelengkapan administrasi tersebut di atas.

    Adapun setelah itu silahkan bawa surat keterangan dari Kantor Kelurahan atau Desa sebagai pengantar pengurusan lebih lanjut ke Kantor Pelayanan Pajak atau Dinas Pendapatan Daerah yang ada di kota pemohon.

Demikian paparan singkat mengenai tata cara pengurusan permohonan Mutasi/Balik Nama serta Pemecahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), semoga dapat membantu, terima kasih.